Pusat Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Latest Gallery

 

Yogyakarta, PSKK UGM — Isu MDGs menjadi sangat relevan untuk menjadi topik diskusi dalam kesempatan Seminar HUT 40 Tahun PSKK UGM, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Dunia 2013. Pertama, mandat MDGs bagi negara-negara di dunia untuk mencapai delapan tujuan hampir berakhir, yakni pada 2015. Beberapa target sudah ada yang bisa dicapai namun ada pula yang pesimis bahwa target-target tersebut bisa dicapai pada 2015 khususnya oleh negara-negara berkembang.

Indonesia sendiri masih memiliki raport merah, antara lain masih tingginya angka kematian ibu, yakni 108 dari 102 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian penyebaran HIV/AIDS dan malaria yang belum terbendung, serta persoalan lingkungan hidup yang berkaitan dengan efek rumah kaca.

Kedua, dinamika perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya telah mendorong munculnya isu-isu baru yang seharusnya direspon oleh semua bangsa di dunia karena dampaknya bersifat global. Sayangnya, isu-isu seperti human right, human trafficking, illegal logging, energi, kedaulatan pangan, isu pemerataan dan keadilan antarkelompok, lansia, dan sebagainya belum direspon oleh MDGs. Isu baru inilah yang akan menjadi tantangan berikutnya dari MDGs. Oleh karena itu, sangat penting dalam seminar ini untuk memperbincangkan konsep pasca MDGs.

Ketiga, tugas mewujudkan MDGs merupakan tugas bersama dari semua komponen bangsa dan negara. Ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, Kerjasama di antara semua komponen baik pemerintah maupun non pemerintah, khususnya sektor privat dan civil society akan menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan.[]

Menyambut Hari Kependudukan Dunia 2013 | Talkshow Jogja TV

Yogyakarta, PSKK UGM - Perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur (early marriage) menjadi sah di Indonesia meski bertentangan dengan sejumlah ketentuan internasional. Konvensi internasional, seperti UN Convention on the Rights of the Child (CRC) telah menentukan batas usia anak baik laki-laki maupun perempuan adalah sebelum ia mencapai umur 18 tahun. Batas usia berkaitan dengan hak anak untuk memberikan persetujuan (consent). Saat menginjak usia 18 tahun, anak memiliki hak untuk berpendapat, dan memberi persetujuan, bahkan dalam hal perkawinan.

Di Indonesia, melalui UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hal itu tidak berlaku khususnya bagi hak anak perempuan. Perkawinan bisa dilakukan saat anak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Banyak dari perkawinan anak terjadi karena kemauan orang tua. Pada usia di bawah 18 tahun anak diasumsikan belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan yang otonom. Padahal, menikah membutuhkan otonomi di dalam pengambilan keputusan.

Hal itu disampaikan oleh Prof. Muhadjir Darwin, Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada saat menceritakan kembali proses persidangan di Mahkamah Konstitusi tentang gugatan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) terhadap pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Senin (10/11). Pada sidang lanjutan pengujian UU Perkawinan itu, Muhadjir hadir memberikan pernyataan sebagai saksi ahli dari kalangan akademisi.[]

Baca juga: Uji MATERI UU PERKAWINAN: Melanggar Hak Anak, Batas Usia Perkawinan Harus Dinaikkan

Pernikahan Dini Langgengkan Kemiskinan | MKTV

 
Gedung Masri Singarimbun
Jl. Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telepon: +62-274-547867
Fax: +62-274-556563
Bulaksumur G-7
Telepon: +62-274-563079
Fax: +62-274-582230